Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan, pengadaan impor minyak harus terang-benderang setelah menempatkan fungsi dan wewenang Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Integrated Supplay Chain (ISC). Itu dilakukan agar pasokan minyak diperoleh langsung ke jaringan operasi atau network operation center (NOC).
"Namun, kenyataannya tender dilakukan sembunyi-sembunyi atau tidak sesuai rekomendasi. Tidak akuntabel, tidak fair serta tergesa-gesa," jelas Ketua Umum Seknas Jokowi Muhamad Yamin di Jakarta Kamis (05/02/2015).
Menurut dia, saat terus dibiarkan, maka praktik tender itu berpotensi merugikan negara. Atas dasar itu, pihaknya meminta Direktur Pertamina Dwi Sotjipto kembali merombak manajemen ISC.
Sementara, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi (BaraJP) Sihol Manullang dengan tegas meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengadakan audit investigasi atas pengadaan tender minyak oleh Pertamina.
"Supaya terang-benderang, kami meminta ketua tim reformasi Faisal Basri mempublikasikan apa saja rekomendasi yang sudah atau belum dilakukan Kementerian ESDM," tandas dia.
Tercatat, sejauh ini, keduanya juga meminta Presiden Joko Widodo mengawasi setiap kebijakan Menteri ESDM jangan sampai bertentangan dengan Nawa Cita.
sumber: inilah.com
@
0 comments:
Post a Comment - Kembali ke Konten