Yang ada hanyalah memindahkan area bermain mafia migas dari Petral ke ISC. Dan yang mustahil lagi sampai dengan saat ini tak kunjung diumumkan pemenang tender minyak mentah Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC).
JAKARTA, Jaringnews.com - Proses tender perdana ‘crude oil’ ISC Pertamina pada 7 Januari lalu berlangung tertutup. Publik tidak sama sekali mengetahui proses tender yang diadakan oleh ISC pertamina tersebut. Tender pengadaan minyak itu sendiri diketahui untuk memenuhi kebetuhan minyak dalam negeri.
Ada dua jenis minyak mentah yang ditenderkan ISC Pertamina, yaitu dari Qua Iboe/bonny light-Nigeria dan Azeri-Azrbaijan berkisar 4 juta barel.
"Yang bikin miris ialah dari informasi yang berkembang peserta tender yang bukan NOC dimenangkan, meski tidak memiliki penawaran terendah. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diputuskan Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang dikomandoi oleh ekonom Faisal Basri yang justru menekankan pada aspek transparansi pengelolaan migas dan sangat tidak menyentuh subtansi permasalahan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia," kritik Direktur Eksekutif Indonesia Energy Watch (IEW), Syarief Rahman Wenno.
"Seperti yang kami duga sebelumnya, salah satu poin rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang memangkas kewenangan Petral dan mengalihkannya dari Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) ke Integrated Supply Chain (ISC), terkait pengalihan peran impor crude oli dan BBM hanya sebuah kamuflase dan akal-akalan semata."
Ia mensinyalir ada kejanggalan dalam proses tender impor minyak mentah ISC-Pertamina. Sebab tender tersebut dimenangkan oleh trader yang bukan National Oil Company (NOC), bahkan trader itu tidak mengajukan penawaran harga terendah.
Dari sekian rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang esensinya adalah memutus mata rantai permainan mafia migas lewat ditiadakan peran trader dalam proses impor BBM dan crude oil dalam memenuhi quota konsumsi BBM dalam negeri, sangat kontra produktif dengan apa yang lakukan sekarang, jauh panggang dari api.
"Apa yang bisa kita banggakan dari aksi perdana ISC Pertamina anak binaan RTKM ini? Yang ada hanyalah memindahkan area bermain mafia migas dari Petral ke ISC. Dan yang mustahil lagi sampai dengan saat ini tak kunjung diumumkan pemenang tender minyak mentah Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC)."
Sangat disayangkan permainan-permainan terselubung ini kembali dipraktekkan tanpa ada transparan ke publik. Setidaknya proses ini harus diumumkan lewat website Pertamina atau melibatkan media dalam proses tender.
"Jika aksi ini dibiarkan berlangsung maka pemberantasan mafia migas yang digalahkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lewat pembentukan tim anti mafia migas dengan berbagai rekomendasi tidak memberikan solusi yang efektif dan berbuntungagal."
"Apalagi kita tahu bahwa rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas tidak berbicara secara spesifik mengenai esensis permasalahan migas di Indonesia."
Ia pun berpendapat, mMumpung belum terlambat, masih ada empat tahun lagi bagi pemerintahan Jokowi untuk mengevalusi dan memperbaiki kondisi hilir migas yang syarat dengan konflik interest. Idealnya adalah pengadaan impor migas dan BBM harus langsung melibatkan NOC bukan trader.
Nah, dalam proses tender yang baru selesai ini KPK dan KPPU (Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha) harus turun tangan memeriksa proses tender crude oil Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina yang dilakukan secara tertutup, sebab impor crude oil itu akan diolah menjadi BBM premium dan solar yang masih disubsidi pemerintah, artinya ada pengunaan dana APBN untuk membeli crude oil tersebut.
Ada dua jenis minyak mentah yang ditenderkan ISC Pertamina, yaitu dari Qua Iboe/bonny light-Nigeria dan Azeri-Azrbaijan berkisar 4 juta barel.
"Yang bikin miris ialah dari informasi yang berkembang peserta tender yang bukan NOC dimenangkan, meski tidak memiliki penawaran terendah. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diputuskan Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang dikomandoi oleh ekonom Faisal Basri yang justru menekankan pada aspek transparansi pengelolaan migas dan sangat tidak menyentuh subtansi permasalahan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia," kritik Direktur Eksekutif Indonesia Energy Watch (IEW), Syarief Rahman Wenno.
"Seperti yang kami duga sebelumnya, salah satu poin rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang memangkas kewenangan Petral dan mengalihkannya dari Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) ke Integrated Supply Chain (ISC), terkait pengalihan peran impor crude oli dan BBM hanya sebuah kamuflase dan akal-akalan semata."
Ia mensinyalir ada kejanggalan dalam proses tender impor minyak mentah ISC-Pertamina. Sebab tender tersebut dimenangkan oleh trader yang bukan National Oil Company (NOC), bahkan trader itu tidak mengajukan penawaran harga terendah.
Dari sekian rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang esensinya adalah memutus mata rantai permainan mafia migas lewat ditiadakan peran trader dalam proses impor BBM dan crude oil dalam memenuhi quota konsumsi BBM dalam negeri, sangat kontra produktif dengan apa yang lakukan sekarang, jauh panggang dari api.
"Apa yang bisa kita banggakan dari aksi perdana ISC Pertamina anak binaan RTKM ini? Yang ada hanyalah memindahkan area bermain mafia migas dari Petral ke ISC. Dan yang mustahil lagi sampai dengan saat ini tak kunjung diumumkan pemenang tender minyak mentah Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC)."
Sangat disayangkan permainan-permainan terselubung ini kembali dipraktekkan tanpa ada transparan ke publik. Setidaknya proses ini harus diumumkan lewat website Pertamina atau melibatkan media dalam proses tender.
"Jika aksi ini dibiarkan berlangsung maka pemberantasan mafia migas yang digalahkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lewat pembentukan tim anti mafia migas dengan berbagai rekomendasi tidak memberikan solusi yang efektif dan berbuntungagal."
"Apalagi kita tahu bahwa rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas tidak berbicara secara spesifik mengenai esensis permasalahan migas di Indonesia."
Ia pun berpendapat, mMumpung belum terlambat, masih ada empat tahun lagi bagi pemerintahan Jokowi untuk mengevalusi dan memperbaiki kondisi hilir migas yang syarat dengan konflik interest. Idealnya adalah pengadaan impor migas dan BBM harus langsung melibatkan NOC bukan trader.
Nah, dalam proses tender yang baru selesai ini KPK dan KPPU (Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha) harus turun tangan memeriksa proses tender crude oil Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina yang dilakukan secara tertutup, sebab impor crude oil itu akan diolah menjadi BBM premium dan solar yang masih disubsidi pemerintah, artinya ada pengunaan dana APBN untuk membeli crude oil tersebut.
sumber: jaringnews.com
@
0 comments:
Post a Comment - Kembali ke Konten